AKTIVITAS MONEY POLITIC YANG MERUSAK DI KABUPATEN NUNUKAN

  • Whatsapp
Gambar : Hazlan, SH

Pesta demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara) telah dicederai dengan berbagai macam temuan warga khususnya Money Politic. Sebagai warga Kabupaten Nunukan, kita malu dengan terjadinya pelanggaran Pilkada yang sudah beredar di media sosial bahkan sudah disiarkan oleh media nasional. Sekaligus mengapresiasi upaya dari berbagai pihak khususnya masyarakat dan penyelenggara Pilkada yang terlibat langsung dalam upaya memberantas Money Politic.

Sebagaimana yang kita ketahui Money Politic atau Politik Uang merupakan pelanggaran Pilkada sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 187A ayat 1 tentang Pilkada, menyebutkan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Tak hanya pidana atau denda bagi pemberi Money Politic dalam ajang Pilkada, “Penerima” pun bisa dijerat seperti tercantum di pasal 187 ayat 2.

“Di pasal itu, pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian, atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.

Yang sangat disayangkan lagi ada upaya beberapa oknum yang seolah-olah melegalkan praktik Money Politic ini dengan mengatakan “mereka yang melakukan Money Politic  itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak yang tidak memberikan uang merekalah yang tidak mengerti masyarakat”.

Ungkapan seperti ini jelas “Sesat dan Menyesatkan”. Oleh karenanya mengajak seluruh elemen masyarakat mari kita terus lawan segala upaya untuk memberantas Money Politic ini, kita mengutuk “Keras” segala upaya oleh siapapun pihak yang mencoba melegalkan Praktik Money Politic ini. Semoga dengan dukungan berbagai pihak Aktifitas Money Politic di Kabupaten Nunukan perlahan-lahan bisa dihilangkan.

Penulis : Hazlan, SH (Advokat dan Praktisi Hukum)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *