JAKARTA – Berbagai persolan yang dihadapi di daerah perbatasan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Utara, mengharuskan pemerintah daerah dan pemerintah pusat turun tangan untuk bersinergis memajukan Pulau ini. Selain itu, pulau ini menjadi ajang eksistensis antara Indonesia dan Malaysia. Kerajaan Malaysia sudah sejak lama mendesain wilayah perbatasannya, yakni Kota Tawau Malaysia menjadi daerah otonomi agar menjadi magnet kedatangan warga perbatasan Indonesia.
Kota Tawau Malaysia saat ini menjadi pusat perekonomian Negara Bagian Sabah (Malaysia). Tidak mengherankan jika kebutuhan warga perbatasan Pulau Sebatik disuplai dari Kota Tawau Malaysia, seperti kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Melihat fenomena tersebut, Anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan (Timwas Perbatasan) dan juga Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Dapil Kaltim–Kaltara) Dr. Ir Hetifah Sjaifudin, M.PP angkat bicara.
“Saya pikir solusi untuk permasalahan di perbatasan Pulau Sebatik hanya dengan DOB. Hanya saja saat ini, dari pemerintah yang melakukan moratorium pemekaran. Intinya, kita akan perjuangkan DOB Kota Sebatik”, Ujarnya di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta. Kamis, 9 Februari 2017.
Tambahnya, Hetifah juga mendukung gagasan Gubenur Kalimantara Utara Irianto Lambrie, untuk menjadikan Pulau Sebatik sebagai daerah otoritas sambil menunggu pengesahan DOB (Daerah Otonomi Baru).
“Pulau Sebatik mau dijadikan sebagai daerah otoritas, itu ide dari Pak Gubernur. Kita siap berjuang, asalkan ada komunikasi yang baik antara Gubernur dengan kita. Karena nantinya akan ada daerah persiapan sebelum menjadi DOB, ini peluang Pulau Sebatik”, Ujarnya.
Dalam kebijakan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, ada sembilan program unggulan yang tertuang didalam “Nawa Cita”. Salah satunya tertuang dipoin ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Sehingga tak heran jika warga perbatasan Pulau Sebatik meminta agar DOB Kota Sebatik lebih di prioritaskan. Bahkan, Presiden Joko Wododo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi beserta para menterinya sudah blusukan ke Pulau Sebatik pada tanggal 16 Desember 2014 untuk melihat langsung kesiapan pulau ini menjadi DOB.
