SEBATIK – Bansos (Bantuan Sosial) dari Pemerintah Kabupaten Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara) untuk masyarakat terdampak Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) menuai polemik. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dapil Sebatik Andre Pratama memberikan statmen yang cukup keras terkait polemik Bansos ini.
“Saya dengar ini voucher tidak ada dibagi di Pulau Sebatik dan Dapil 3 ya, hanya di bagi di Pulau Nunukan saja. Menurut saya, lebih baik ditunda dulu voucher tersebut dibagi dan saya tidak setuju mentang Sebatik dan Dapil 3 ada dana desa jadi tidak dibagi. Satu hal yang harus diketahui, sampai dimana sih BLT Dana Desa bisa dinikmati masyarakat, tidak semuanya yang bisa menikmati”, Ujar Andre Pratama melalui whats app. Sabtu (25/04/2020).
Andre, nama sapaan dari Andre Pratama, menambahkan bahwa masyarakat Sebatik juga sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, terlebih dengan adanya pemberlakuan jam malam di Kabupaten Nunukan.
“Kemudian sekarang kita dibatasi untuk keluar jam malam hanya sampai jam 9 malam, pertanyaan saya bagaimana dengan pemukat dan perumput laut, bagaimana dengan petani sawit yang loading sawit malam karena siang mereka puasa, tetap ngak jalan kah? jadi wajar dibantu semuanya itu”, Ujarnya.
Anggota dewan yang juga dikenal vokal ini dengan tegas meminta Bansos Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan disalurkan ke masyarakat Sebatik dan Dapil 3, tidak hanya untuk masyarakat Pulau Nunukan saja.
“Saya Andre Pratama tidak sepakat kalau hanya warga di Pulau Nunukan saja yang dapat bantuan voucher 600.000 ini tidak adil, bertentangan dengan sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah seluruh warga masyarakat di 21 Kecamatan harus dapat, dana yang dilontorkan cukup banyak 40 Milyar. Ini pertanyaan besar kok hanya warga Pulau Nunukan yang dapat”, pungkasnya.
Senada dengan Andre Pratama, Dhino salah satu aktivis pemuda asal Sebatik juga mempersoalkan beberapa hal terkait Bansos Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan ini.
“Yang jadi soal bagaimana penyalurannya dan teknik pelaksanaannya jangan sampai menuai masalah, karena banyak program bantuan yang ada sekarang baik dari Pemda, BLT, dan lain-lain akan menambah rumit pelaksanaan pendataan di lapangan karena akan sulit dipastikan tidak tempan tindih”, Ujar Dhino. Sabtu (25/04/2020).
Dhino juga menjelaskan agar Bansos untuk masyarakat dapat dibagikan secara berskala sesuai program.
“Kenapa tidak program-program bantuan kalau memang dananya ada kenapa tidak dilakukan bergantian saja. Misalkan BLT dulu, setelah itu voucher, setelah yang lain. Jadi masyarakat juga tidak bingung, karena siapa yang bisa pastikan Covid-19 akan selesai dalam waktu dekat kalau langsung dibagikan semua, terus setelah itu apalagi kalau Covid-19 belum selesai”, Ujarnya.
Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah melakukan refocusing anggaran senilai 73 Milyar. Dimana 40 Milyar gunakan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di masyarakat, sedangkan 33 Milyar digunakan untuk APD (Alat Pelindung Diri) dan biaya operasional dilapangan. Saat ini, sebanyak 237 Kepala Keluarga telah menerima program ini dalam bentuk voucher yang akan ditukarkan di toko yang telah ditentukan. Nominal dari setiap voucher bernilai Rp 600.000 dan baru disalurkan di Pulau Nunukan, yakni Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.
